Dari Sembalun, Pemprov NTB Dorong Manajemen Risiko dalam Pengambilan Keputusan

Lombok Timur, Media NTB Mandiri — Pemerintah Provinsi NTB mendorong manajemen risiko menjadi bagian penting dalam setiap pengambilan keputusan birokrasi.

Pesan tersebut disampaikan Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dalam Workshop Manajemen Risiko Pemerintah Provinsi NTB di Sembalun, Lombok Timur, Sabtu (8/8/2026).

Kegiatan yang digagas Inspektorat Provinsi NTB itu diikuti para asisten, kepala perangkat daerah, kepala biro, jajaran rumah sakit, serta sekretaris dinas dan badan. Hadir pula Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, Sekretaris Daerah NTB, BPKP RI, dan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri.

Gubernur menegaskan, setiap program dan kebijakan pemerintah harus memperhitungkan risiko sejak awal. Risiko tidak hanya menyangkut hukum, tetapi juga aspek politik, sosial, lingkungan, keuangan, hingga kapasitas pelaksana.

Menurutnya, mengambil risiko bukan berarti mengabaikannya. Pemimpin harus tetap berani mengambil keputusan dengan calculated risk, disertai langkah mitigasi yang jelas.

Sementara itu, BPKP mengingatkan agar risk register tidak berhenti sebagai dokumen administratif. Manajemen risiko harus digunakan dalam rapat pimpinan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga evaluasi.

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menambahkan, kepala perangkat daerah tidak hanya bertanggung jawab terhadap capaian kinerja, tetapi juga harus memberikan rasa aman kepada jajaran agar dapat bekerja secara profesional tanpa ketakutan berlebihan.

Pemprov NTB didorong mengubah pola birokrasi dari reaktif menjadi antisipatif. Program yang berhasil bukanlah program yang bebas risiko, tetapi program yang risikonya dikenali, diprioritaskan, dan dikelola sejak awal.

“Ukuran manajemen risiko bukan seberapa banyak risiko yang tertulis dalam dokumen, tetapi seberapa siap pemerintah ketika risiko itu benar-benar datang.”(NM)