Presiden, Menhan, dan Panglima TNI Matangkan Percepatan Pembangunan Koperasi Merah Putih

Jakarta, Media NTB+Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin Rapat Evaluasi Percepatan Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang digelar secara virtual dengan seluruh jajaran TNI dan pemerintah daerah di Indonesia. Rapat berlangsung di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (25/11/2025), dengan didampingi Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Rapat evaluasi ini menjadi forum penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan langkah percepatan pembangunan KDKMP yang saat ini sedang berjalan di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota. Program Koperasi Merah Putih dihadirkan pemerintah sebagai model baru pemberdayaan ekonomi lokal yang memadukan fungsi distribusi kebutuhan dasar, layanan publik, dan penguatan ketahanan masyarakat desa maupun kelurahan.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa KDKMP harus menjadi instrumen nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi seluruh unsur, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga jajaran TNI sebagai pelaksana teknis di lapangan.

Presiden juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur pendukung KDKMP, termasuk fasilitas penyimpanan, sistem logistik, hingga digitalisasi layanan koperasi. Dengan penyelesaian yang tepat waktu dan terstandar, KDKMP diharapkan dapat segera beroperasi penuh dan menjadi pusat penggerak ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dalam kesempatan tersebut melaporkan progres pembangunan yang telah dicapai di sejumlah wilayah serta komitmen TNI untuk memastikan seluruh target pembangunan dapat diselesaikan sesuai instruksi Presiden. Sementara itu, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menambahkan bahwa keberadaan KDKMP akan menjadi fondasi penguatan ketahanan nasional berbasis masyarakat, terutama dalam stabilisasi kebutuhan pokok dan pemerataan akses layanan dasar.

Melalui rapat evaluasi ini, pemerintah menegaskan kembali orientasi besar pembangunan Koperasi Merah Putih sebagai pilar baru ekonomi rakyat yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan, kemandirian daerah, serta ketahanan nasional dalam jangka panjang.(NM)