PAD Kabupaten Bima 2025 Capai 87,13 Persen, Retribusi Jadi Penyumbang Terbesar

Bima, Media NTB - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Bima mencatat capaian positif Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bima pada Tahun Anggaran 2025. Dari target APBD murni sebesar Rp220,1 miliar, realisasi PAD hingga akhir tahun mencapai Rp191,8 miliar atau 87,13 persen.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappenda Kabupaten Bima, Agus Salim, S.IP., M.Si, Kamis (15/1), mengungkapkan bahwa capaian PAD tersebut ditopang oleh beberapa komponen pendapatan daerah, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor retribusi daerah.

“Dari target retribusi daerah sebesar Rp155,0 miliar, realisasi mencapai Rp142,9 miliar atau 92,19 persen. Ini menjadi kontributor utama PAD Kabupaten Bima tahun 2025,” jelasnya.

Selain itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga menunjukkan kinerja sangat baik. Dari target Rp7,56 miliar, realisasi mencapai Rp8,44 miliar atau 111,68 persen, melampaui target yang ditetapkan.

Sementara itu, komponen lain-lain PAD yang sah masih memerlukan optimalisasi. Dari target Rp15,49 miliar, realisasi baru mencapai Rp4,67 miliar atau 30,14 persen.

Pada sektor pajak daerah yang menjadi kewenangan langsung Bappenda, target sebesar Rp42,58 miliar berhasil direalisasikan Rp35,78 miliar atau 85,03 persen. Capaian ini menunjukkan tren peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sebagai perbandingan, realisasi pajak daerah pada Tahun Anggaran 2024 hanya mencapai 57,70 persen dari target Rp29,26 miliar. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2023, realisasi pajak daerah tercatat sebesar 69,16 persen dari target Rp24,04 miliar.

Menurut Agus Salim, peningkatan tersebut merupakan hasil dari upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang dilakukan secara konsisten, serta meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, di antaranya keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta penerapan sistem self assessment yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian pelaporan kewajiban pajak.

“Ke depan, penguatan sistem administrasi perpajakan berbasis digital akan terus dilakukan, termasuk pemutakhiran data potensi pajak, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat, peningkatan PAD diharapkan dapat menjadi fondasi penting bagi pembiayaan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bima.(Red)