Gubernur NTB Minta PUPR Segera Renovasi Rumah Warga Miskin Ekstrem di Lombok Utara

Lombok Utara, Media NTB – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar segera melakukan renovasi rumah warga yang masuk kategori miskin ekstrem.

“Ini tempat utama untuk tinggal, jadi harus segera diselesaikan,” tegas Gubernur Iqbal saat mengunjungi sejumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara, Kamis (8/1).

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Iqbal berdialog langsung dengan warga dan mendengarkan berbagai keluhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa persoalan hunian menjadi prioritas utama pemerintah agar masyarakat dapat tinggal di rumah yang layak dan sehat.

Selain rumah warga, Gubernur juga menyoroti kondisi fasilitas MCK umum di lingkungan desa. Menurutnya, persoalan utama bukan pada ketersediaan, melainkan kondisi dan perawatan yang sudah tidak layak digunakan.

Gubernur Iqbal juga menyempatkan diri menyapa para nelayan Desa Malaka dan mendengarkan langsung keluhan mereka. Salah satu persoalan yang disampaikan adalah sulitnya memperoleh BBM jenis solar untuk melaut akibat kewajiban pengurusan barcode yang prosesnya bisa memakan waktu hingga satu pekan, sementara nelayan harus melaut setiap hari.

Kehadiran Gubernur disambut positif oleh masyarakat. Salah seorang nelayan, Muhid, mengaku bersyukur atas perhatian Pemerintah Provinsi NTB.

“Alhamdulillah pemimpin kita turun langsung melihat kondisi kami. Semoga sering-sering turun,” ujarnya.

Tak hanya menyapa nelayan, Gubernur Iqbal juga menghampiri para ibu yang sedang memberikan Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada balita. Ia memastikan program pemenuhan gizi anak berjalan dengan baik di desa tersebut.

Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam menekan angka kemiskinan ekstrem melalui Program Desa Berdaya. Gubernur Iqbal menjelaskan bahwa wilayah pesisir justru menjadi kantong kemiskinan ekstrem, meskipun berkembang pesat sebagai destinasi pariwisata berkelas.

“Kita membangun hotel bintang lima dan bintang empat, tetapi masyarakat di sekitarnya masih miskin. Pariwisatanya maju, tapi masyarakat lokal belum ikut menikmati manfaatnya,” tegasnya.

Ia menambahkan, Program Desa Berdaya tidak hanya dijalankan oleh pemerintah provinsi, tetapi oleh pemerintah desa dan dusun dengan dukungan penuh provinsi. Setiap desa akan didampingi tenaga pendamping terlatih untuk mengidentifikasi persoalan dasar, menyusun prioritas penanganan, serta menggali potensi desa.

Sementara itu, Kepala Desa Malaka, Akmaludin Ichwan, menyebutkan jumlah warga miskin ekstrem di desanya mencapai 362 jiwa dari 135 kepala keluarga. Ia berharap seluruh program pemerintah provinsi dapat disinergikan agar Desa Malaka segera keluar dari status tersebut.

Program Desa Berdaya diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan dasar seperti perumahan, sanitasi, kesehatan, dan pendidikan, tetapi juga mendorong pengembangan potensi desa di sektor pariwisata, perikanan, dan perkebunan demi mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

(rido/jmy/nm)