Pascabanjir, Gubernur NTB Pimpin Rapat Terbatas Percepat Pemulihan Infrastruktur
Usai meninjau lokasi banjir di Desa Pengantap, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, dan Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, Gubernur langsung memimpin rapat terbatas di ruang kerja Gubernur, Tabu, Rabu (14/1/2026). Rapat yang berlangsung hingga malam tersebut difokuskan pada percepatan pemulihan, khususnya perbaikan infrastruktur dan normalisasi aliran sungai.
Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, menyampaikan bahwa rapat dihadiri oleh Plh Sekda NTB, Kepala Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman, BPBD, Dinas ESDM, BPKAD, serta Inspektur Inspektorat.
“Gubernur menegaskan penanganan harus dilakukan cepat, tepat, dan kolaboratif. Seluruh OPD diminta memperkuat koordinasi dengan kabupaten/kota terdampak agar langkah di lapangan berjalan seirama,” ujar Ahsanul Khalik.
Dalam rapat tersebut, Gubernur memerintahkan BPBD untuk segera melakukan pendataan dan kajian teknis sebagai dasar percepatan penetapan Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat. Kabupaten/kota yang telah memiliki SK Siaga Bencana Hidrometeorologi diminta segera menaikkan status menjadi tanggap darurat saat bencana terjadi. Sementara daerah yang belum memiliki SK siaga diarahkan langsung menetapkan SK tanggap darurat agar respons penanganan tidak tertunda.
Ahsanul Khalik yang akrab disapa Aka menjelaskan, penetapan status ini penting untuk memperkuat sinergi pendanaan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT), terutama untuk menangani kerusakan jalan, jembatan, saluran, serta penguatan tebing sungai.
“BTT harus siap digunakan untuk mempercepat pemulihan, dengan pola sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa,” tegasnya.
Gubernur Miq Iqbal juga memberikan perhatian khusus terhadap potensi dan kejadian bencana di wilayah Pulau Sumbawa. Kepala BPBD diminta mencermati setiap perkembangan di lapangan dan memastikan penanganan dilakukan secara cepat dan akurat.
Untuk memperkuat sistem pelaporan dan respons cepat, Gubernur mengarahkan agar seluruh elemen relawan diaktifkan secara optimal, termasuk Tagana, TRC BPBD, serta komunitas kebencanaan yang tumbuh di tengah masyarakat. Langkah ini dinilai penting agar informasi dari lapangan dapat diterima lebih cepat sebagai bagian dari kesiapsiagaan daerah.
Fokus penanganan jangka pendek diarahkan pada pembersihan sedimentasi sungai, pengerukan saluran dan drainase, serta pembukaan akses jalan yang tertutup material banjir. Sebagai tindak lanjut, Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB telah mengirimkan alat berat untuk pembersihan sedimentasi yang sudah tiba di Dusun Pengantap, Sekotong, dan siap dioperasikan.
Sementara itu, terkait kondisi di Desa Kabul, Gubernur juga meminta Dinas ESDM menyusun kajian terkait perizinan dan pola pemanfaatan material pasir yang aman dan legal. Hal ini bertujuan agar proses normalisasi sungai dapat berjalan cepat sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat secara tertib dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (ins/nm)
Post a Comment