Hadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah, Bupati Bima Tegaskan Pentingnya Sinergi Kebijakan
Rakornas tersebut dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para Menteri Koordinator, Menteri Kabinet Merah Putih, serta para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota beserta Wakil Kepala Daerah dari seluruh Indonesia. Rakornas mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045.”
Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto memaparkan berbagai capaian pembangunan di bawah pemerintahannya. Presiden menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil nyata dan terukur.
“Ini bukan omon-omon. Ini hasil riil,” tegas Presiden Prabowo.
Presiden menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menciptakan sekitar 3 hingga 5 juta lapangan pekerjaan dan saat ini telah menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat setiap hari, mulai dari anak-anak, ibu hamil, ibu melahirkan hingga lanjut usia.
Selain itu, di sektor kesehatan, Presiden menyampaikan bahwa sekitar 70 juta rakyat Indonesia telah merasakan manfaat pelayanan kesehatan gratis melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dalam sektor ekonomi kerakyatan, Presiden Prabowo juga mengungkapkan rencana pembentukan 28.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh desa di Indonesia. Koperasi tersebut akan dilengkapi dengan manajemen profesional dan gudang penyimpanan hasil produksi.
“Tidak akan ada lagi hasil panen yang tidak terjual. Koperasi akan mengambil hasil panen, menyimpannya di gudang, mengirim, dan menjualnya. Dengan demikian, petani dan nelayan bisa mendapatkan hasil yang layak,” jelas Presiden.
Sementara itu, Bupati Bima Ady Mahyudi yang hadir bersama Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy menyampaikan bahwa arahan Presiden RI, Wakil Presiden, serta pemaparan para Menteri menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah.
Menurutnya, tema sinergi pusat dan daerah harus menjadi acuan dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan pembangunan di daerah agar selaras dengan program nasional.
“Arahan Presiden, Wakil Presiden, dan para Menteri menjadi referensi utama bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan agar sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat,” ujar Bupati Bima.
Ia menegaskan bahwa keselarasan kebijakan pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan program-program prioritas nasional dapat diimplementasikan secara efektif hingga ke tingkat daerah.
Rakornas tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bima Diah Citra Pravitasari, Dandim 1608/Bima Letkol Arh Samuel Asdianto Limbongan, S.Kom., M.Sc, Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bhayangkara Gaisar, S.I.K., M.H, serta Kepala Kejaksaan Negeri Bima Heru Kamarullah. Turut hadir pula Bupati Dompu Bambang Firdaus dan Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan.(NM)
Post a Comment