Program MBG di NTB Serap 31.509 Tenaga Kerja, Gubernur Iqbal Sebut Dampak Ekonomi Signifikan

Mataram, Media NTB – Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal mengungkapkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi NTB telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja lokal. Dalam kurun waktu sekitar 10 bulan, program tersebut tercatat telah menyerap 31.509 tenaga kerja.

Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB saat Rapat Koordinasi Program MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN), unsur Forkopimda, serta Satuan Tugas (Satgas) Percepatan, yang digelar di Ruang Rapat Hajar Aswad Kantor Bank NTB Syariah, Mataram, Rabu (4/2).

Dalam paparannya, Gubernur menjelaskan bahwa hingga saat ini Program MBG di NTB telah menjangkau 1.793.423 penerima manfaat. Program tersebut didukung oleh 670 Sentra Pengolahan Pangan Bergizi (SPPG) yang aktif, serta 2.719 mitra pemasok yang terlibat langsung dalam rantai pasok.

Menurutnya, capaian penyerapan tenaga kerja tersebut tergolong luar biasa, mengingat pada umumnya membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun, namun di NTB dapat dicapai dalam waktu kurang dari satu tahun.

“Untuk bisa menyerap angka sebesar ini biasanya butuh waktu 2–3 tahun, tapi di NTB bisa tercapai dalam waktu sekitar 10 bulan. Ini belum termasuk tenaga kerja tidak langsung, seperti petani yang sebelumnya kesulitan memasarkan hasil produksi, sekarang sudah mendapatkan harga yang lebih layak,” jelas Gubernur.

Gubernur menambahkan, program MBG yang pada awalnya sempat diragukan, kini justru menjadi tolok ukur dan model pemberdayaan ekonomi yang efektif. Namun demikian, tantangan ke depan adalah menjaga stabilitas pasokan pangan agar peningkatan permintaan tidak memicu inflasi.

“Tantangan terbesar ada di wilayah 3T karena NTB memiliki lebih dari 200 pulau berpenghuni. Karena itu, kami melakukan intervensi langsung untuk memastikan ketersediaan pasokan agar tidak terjadi inflasi akibat tingginya permintaan,” ungkapnya.

Menutup arahannya, Gubernur NTB meminta seluruh unsur Forkopimda serta Satgas Percepatan di tingkat kabupaten/kota untuk terus menjaga kekompakan dan memperkuat koordinasi dalam fase percepatan pelaksanaan program.

“Kita ini satu struktur dengan kabupaten/kota, jadi tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Harus kompak, saling berbagi masukan, mengidentifikasi masalah, dan menyiapkan rekomendasi solusi,” pungkasnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Letjen (Purn) Dadang Hendrayudha, Pelaksana Harian Sekda NTB, Ketua Satgas Percepatan se-Provinsi NTB, serta jajaran pimpinan perangkat daerah terkait.(NM)