Tekankan Perencanaan Realistis di Tengah Tekanan Fiskal, Wakil Wali Kota Bima Pimpin Konsultasi Publik RKPD 2027
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, Sekretaris Daerah, Inspektur, Staf Ahli, para Asisten, Kepala OPD, Direktur RSUD, para Kabag, Camat se-Kota Bima, serta perwakilan Bappeda Provinsi NTB yang mengikuti secara virtual.
Dalam arahannya, Feri Sofiyan menegaskan bahwa forum konsultasi publik bukan sekadar agenda tahunan, melainkan ruang strategis untuk merumuskan arah pembangunan yang realistis, terukur, dan selaras dengan kemampuan fiskal daerah.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi nasional serta penyesuaian dana transfer pusat berdampak signifikan terhadap struktur APBD Kota Bima. Karena itu, setiap program harus berbasis data, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Keinginan tentu tidak terbatas, tetapi kemampuan anggaran kita terbatas. Karena itu, perencanaan harus realistis dan fokus pada program prioritas,” tegas Feri Sofiyan.
Wakil Wali Kota yang akrab disapa Aba Feri itu juga menekankan pentingnya mengakomodasi hasil Musrenbang tingkat kelurahan sebagai pijakan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
“Usulan dari bawah harus menjadi pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) Ahmad Suryansyah, SE menyampaikan bahwa RKPD 2027 mengusung tema “Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Berkelanjutan”. Tema tersebut dijabarkan dalam tujuh prioritas utama, meliputi:
Peningkatan kualitas SDM
Penguatan infrastruktur sosial dasar
Peningkatan kualitas tenaga kerja
Penguatan UMKM dan koperasi
Kemudahan akses permodalan
Peningkatan kualitas lingkungan hidup
Perbaikan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH dalam penyampaiannya menyoroti kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas, termasuk berkurangnya dana transfer pusat sekitar Rp303 miliar. Ia juga mengingatkan tingginya belanja pegawai yang mendekati 60 persen, jauh di atas batas ideal 30 persen.
Dalam pembahasan sebelumnya, DPRD bersama pemerintah daerah telah menyepakati sejumlah langkah efisiensi, termasuk penyesuaian TPP ASN sebesar 20 persen serta kebijakan terhadap PPPK yang totalnya mencapai sekitar Rp45 miliar. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas fiskal agar program prioritas tetap berjalan.
Baik Pemerintah Kota Bima maupun DPRD sepakat bahwa di tengah ruang fiskal yang terbatas, perencanaan harus difokuskan pada program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat serta selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.
Melalui forum konsultasi publik ini, diharapkan lahir perencanaan pembangunan yang partisipatif, realistis, dan berdampak nyata demi mewujudkan Kota Bima yang lebih tangguh, aman, dan sejahtera.(NM)
Post a Comment