Tiga Pilar Strategis NTB 2026: Perangi Kemiskinan, Perkuat Pangan, Genjot Pariwisata
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menjelaskan hal tersebut dalam rapat pimpinan Polda NTB di Gedung Sasana Dharma Polda NTB, Jumat (20/2/2026).
Menurut Miq Iqbal sapaan orang nomor satu di NTB ini, bahwa Gubernur dan Bupati selain sebagai kepala daerah, juga merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Karena itu, pelaksanaan program daerah harus selaras dan mendukung agenda nasional.
Pilar pertama dengan menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan. Saat ini, angka kemiskinan di NTB mendekati angka 12 persen, dengan kemiskinan ekstrem sekitar 2 persen. Dari estimasi jumlah penduduk hampir 6 juta jiwa, sekitar 720 ribu orang masih berada dalam kategori miskin.
Tercatat terdapat 106 desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Bahkan di lebih dari 300 desa lainnya masih terdapat kantong-kantong kemiskinan ekstrem, yakni desa dengan lebih dari 20 persen penduduknya berada di bawah garis kemiskinan.
Berbagai persoalan sosial seperti stunting, pernikahan dini, narkoba hingga perdagangan manusia dinilai berakar dari kemiskinan. “The mother of all social problems is poverty. Ibu dari semua masalah sosial adalah kemiskinan. Maka penyelesaiannya harus dimulai dari sana,” tegas Gubernur Iqbal.
Salah satu program unggulan dalam pengentasan kemiskinan adalah Desa Berdaya. Dari total 106 desa kategori miskin ekstrem dan absolut, penanganan dilakukan bertahap sebanyak 40 desa per tahun.
Pendekatannya langsung menyasar kepala keluarga miskin ekstrem. Tahun ini, sekitar 7.000 kepala keluarga di 40 desa menjadi prioritas intervensi.
Langkah pertama adalah verifikasi dan validasi data penerima agar bantuan tepat sasaran. Selanjutnya, dilakukan identifikasi potensi penghidupan yang memungkinkan setiap kepala keluarga memperoleh penghasilan minimal Rp1 juta per bulan, sehingga mampu keluar dari garis kemiskinan.
Di sektor ketahanan pangan, pemerintah mendorong setiap desa memiliki minimal satu greenhouse untuk memastikan produksi sayur dan cabai dapat berlangsung sepanjang tahun. Langkah ini juga sebagai respons atas tingginya permintaan pasar yang kerap memicu lonjakan harga komoditas.
Pemprov NTB mengajak seluruh elemen, mulai dari perangkat desa, perguruan tinggi, TNI-Polri hingga masyarakat luas untuk berkolaborasi menyukseskan program Desa Berdaya.
Dengan konstruksi tiga pilar yang saling terintegrasi, pengentasan kemiskinan sebagai tujuan utama serta ketahanan pangan dan pariwisata sebagai solusi, maka NTB optimistis mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dan mewujudkan desa-desa yang berdaya serta mandiri.
Untuk mengatasi kemiskinan, Pemprov NTB mengoptimalkan pilar kedua dan ketiga, yakni ketahanan pangan dan pariwisata. Sektor pertanian, peternakan, agroforestri hingga agro maritim dipandang sebagai kekuatan historis NTB. Begitu pula pariwisata yang telah lama menjadi andalan daerah.
Pendekatan ini juga diselaraskan dengan program nasional seperti MBG yang mengedepankan penciptaan permintaan (demand) sebelum meningkatkan produksi (supply). Jika sebelumnya pemerintah fokus pada produksi lalu mencari pasar, kini permintaan lebih dulu dipastikan agar petani tidak kesulitan menjual hasil panen.
Fenomena anjloknya harga saat panen raya menjadi pelajaran penting. Melalui pendekatan baru, pemerintah daerah didorong meningkatkan produksi sekaligus memastikan pasar tersedia, guna mencegah gejolak harga dan inflasi.
Pemprov NTB menargetkan pada Juli mendatang suplai kebutuhan pokok strategis seperti sayur, telur, dan ikan telah terpenuhi 100 persen. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar penguatan ketahanan pangan sekaligus pengendalian inflasi daerah.
Pemprov NTB mengakui tantangan terbesar ada pada komoditas susu. Pengembangan sapi perah dinilai tidak mudah karena membutuhkan kawasan dataran tinggi dan prosesnya memakan waktu hingga dua tahun. Karena itu, fokus percepatan saat ini diarahkan pada komoditas telur, ikan, dan sayur.
“Kita dikejar waktu. Juli harus sudah 100 persen suplai aman, maka percepatan jadi kunci”, tegasnya.
Upaya percepatan ini diintegrasikan dengan skema pembiayaan melalui Bank NTB Syariah. Penerima bantuan produktif akan dievaluasi per siklus usaha dengan sistem kategorisasi merah, kuning, dan hijau.
Kelompok hijau yang dinilai berhasil dan produktif dapat langsung mengakses pembiayaan tanpa bunga dan tanpa jaminan. Saat ini Bank NTB telah menyiapkan dana awal KUR sebesar Rp30 miliar untuk kredit sektor produktif/UMKM, serta tengah diajukan tambahan Rp20 miliar untuk PMI dan buruh migran. Dukungan pembiayaan untuk sektor peternakan juga akan menyusul dengan nilai lebih besar yaitu 3 persen.
Skema ini diharapkan memperkuat keberlanjutan program ketahanan pangan, sehingga intervensi pemerintah tidak berhenti pada bantuan awal, tetapi berlanjut pada pembiayaan usaha mandiri.
Selain ketahanan pangan, pariwisata menjadi pilar ketiga dalam strategi pembangunan NTB. Daerah ini dinilai memiliki potensi alam kelas dunia yang menjadi daya tarik utama.
Pemerintah daerah mencatat peningkatan konektivitas udara dengan dibukanya tujuh rute domestik baru. Dalam waktu dekat, NTB juga menargetkan pembukaan rute internasional menuju Darwin, Perth dan Bangkok, serta penjajakan ke sejumlah kota lain di kawasan Asia dan Australia.
Strategi utama yang diperkuat adalah pengembangan Meeting, Incentive, Convention, and Event (MICE) melalui penyelenggaraan event berskala besar. Pengalaman penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) sebelumnya menunjukkan dampak signifikan. Kehadiran sekitar 22 ribu wisawatan mampu mendorong kenaikan kunjungan wisata dari 9,9 persen menjadi 12 persen pada bulan berikutnya.
Pemerintah menilai wisatawan domestik memberikan dampak belanja (spending) yang lebih besar bagi ekonomi lokal dibanding wisatawan internasional, karena konsumsi mereka langsung menyentuh UMKM, kuliner, dan sektor informal.
Tahun ini, sejumlah event besar telah disiapkan termasuk penyelenggaraan Pocari Sweat Run, MotoGP dan beberapa agenda nasional lainnya. Pemerintah juga mendorong lebih banyak kementerian dan lembaga menggelar kegiatannya di NTB.
Salah satu tantangan dalam pengembangan event adalah proses perizinan keamanan yang dinilai masih rumit dan memakan waktu, bahkan untuk event berskala besar harus melalui Mabes Polri.
Pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Polda untuk menyusun sistem perizinan yang lebih sederhana, transparan, dan memiliki kepastian biaya. Model indeks biaya berdasarkan skala kegiatan tengah dirumuskan agar pelaku usaha mendapatkan kepastian prosedur dan kepastian anggaran.
“Bagi pelaku usaha, yang terpenting adalah kepastian prosedur dan kepastian biaya. Kalau itu jelas, mereka bisa memasukkannya dalam perencanaan usaha,” ujar Gubernur Iqbal.
Dengan integrasi ketahanan pangan, pembiayaan produktif, penguatan konektivitas serta strategi event pariwisata, Pemprov NTB optimistis mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menekan angka kemiskinan secara signifikan pada 2026.
Pemprov NTB menyoroti pentingnya penguatan keamanan destinasi wisata seiring meningkatnya kunjungan dan pembangunan infrastruktur pariwisata.
Sejumlah kasus pencurian infrastruktur seperti kabel lampu jalan, baterai, hingga komponen penerangan di kawasan wisata selatan NTB menjadi perhatian serius. Bahkan, infrastruktur yang baru dipasang kerap hilang dalam hitungan hari.
“Kalau hari ini kita pasang lampu, besok kabelnya sudah tidak ada atau baterainya hilang. Ini jadi tantangan serius, terutama di wilayah selatan,” ungkapnya.
Berbeda dengan wilayah utara yang relatif aman, kawasan selatan masih menghadapi gangguan keamanan berulang. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan wisatawan serta merusak citra daerah.
Sebagai langkah strategis, Pemprov NTB mengusulkan pembentukan Polisi Pariwisata untuk memperkuat pengamanan objek wisata dan infrastruktur pendukungnya. Pemprov siap mendukung peningkatan kapasitas personel, termasuk penyediaan peralatan dan penguatan infrastruktur bagi satuan yang ditugaskan khusus di sektor pariwisata. Koordinasi dengan jajaran kepolisian daerah terus dilakukan guna merumuskan skema terbaik.
“Kami ingin ada kepastian sistem pengamanan destinasi. Pariwisata tidak bisa tumbuh tanpa rasa aman,” tegasnya.
Pemprov NTB juga menegaskan bahwa keberhasilan tiga pilar pembangunan pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata tidak akan tercapai tanpa dukungan penuh aparat keamanan.
Selain isu keamanan pariwisata, pemerintah daerah juga menyoroti perkembangan kebijakan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Sejak 2024, pemerintah pusat mendelegasikan sebagian kewenangan pengelolaan IPR kepada pemerintah provinsi, sebuah langkah yang dinilai jarang terjadi dalam pola hubungan pusat-daerah.
Pemprov NTB menegaskan tidak ingin kewenangan tersebut disalahgunakan. Spirit utama pengelolaan IPR adalah menjamin kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
“Jangan sampai kita dikenang sebagai generasi yang mewariskan lingkungan rusak kepada anak cucu kita”, ujarnya.
Karena itu, pemerintah memastikan kesiapan infrastruktur pengawasan serta regulasi lingkungan sebelum implementasi berjalan optimal. Saat ini, penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait IPR tengah dipercepat bersama DPRD.
Perda induk dan aturan turunannya ditargetkan menjadi landasan praktik pertambangan rakyat yang tertib, berkelanjutan, serta berpihak pada masyarakat. Bahkan sejumlah daerah lain disebut mulai mempelajari langkah NTB dalam merancang tata kelola IPR.
Pemprov NTB menegaskan seluruh agenda pembangunan baik penguatan ketahanan pangan, percepatan pariwisata, maupun tata kelola pertambangan rakyat memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, aparat keamanan, DPRD, dan masyarakat. Ke depan, NTB menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menjamin kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan.
“Apapun keberhasilan yang kita capai nanti, itu adalah keberhasilan kita bersama”, tutupnya. (edo/her/NM)
Post a Comment