E-Monev KIP 2026 Resmi Diluncurkan, NTB Dorong Pemerintahan Transparan
Peluncuran e-Monev menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi pada seluruh badan publik di Provinsi NTB.
Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Indah Dhamayanti Putri, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik saat ini tidak lagi dipandang sebagai kewajiban administratif semata, tetapi telah menjadi pondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Keterbukaan informasi merupakan pondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat, memperkuat partisipasi publik, serta menghadirkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Wagub Dinda.
Menurutnya, penerapan sistem e-Monev akan membuat proses monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik berlangsung lebih efektif, efisien, objektif, dan terukur.
Melalui sistem digital tersebut, proses penilaian terhadap badan publik juga menjadi lebih transparan sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
“Saya ingin menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar kewajiban yang dipenuhi karena tuntutan regulasi. Setiap badan publik harus mampu menyediakan informasi yang berkualitas, mudah diakses, akurat, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Wagub Dinda berharap seluruh badan publik memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi sebagai sarana pembelajaran dan perbaikan secara berkelanjutan.
“Evaluasi bukan untuk mencari siapa yang terbaik atau siapa yang terburuk, melainkan menjadi sarana untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik secara bersama-sama,” kata Wagub Dinda.
Ia optimistis NTB mampu menjadi salah satu provinsi terdepan dalam implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia.
“Prestasi tersebut bukan semata-mata untuk meraih penghargaan, tetapi yang jauh lebih penting adalah menghadirkan pemerintahan yang dipercaya masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel,” ungkap Wagub Dinda.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, Sahnam, menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan pondasi utama pembangunan yang berbasis data dan transparansi.
“Pembangunan tanpa data adalah spekulasi dan kekuasaan tanpa transparansi adalah ancaman,” tegas Sahnam mengawali sambutannya.
Ia menjelaskan, e-Monev KIP merupakan instrumen untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Tahun 2026, sebanyak 110 badan publik mengikuti e-Monev, terdiri atas 36 Organisasi Perangkat Daerah Provinsi, 19 instansi vertikal, 3 rumah sakit Provinsi, 4 BUMD, 10 rumah sakit Kabupaten/Kota, 10 DPRD Kabupaten/Kota, 8 Pemerintah Desa, 10 SMA, dan 10 SMK.
Penilaian dilakukan melalui lima kategori, yakni Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif, dan Tidak Informatif.
Menurut Sahnam, e-Monev tidak hanya bertujuan memberikan predikat kepada badan publik, tetapi juga menjadi instrumen pembinaan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik.
“Monev bukan sekadar pemberian predikat atau penghargaan. Lebih dari itu, Monev merupakan sarana pembinaan, evaluasi, refleksi, dan perbaikan agar setiap badan publik terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa di tengah derasnya arus digital dan maraknya disinformasi, keterbukaan informasi menjadi kebutuhan yang semakin penting.
“Tantangan kita bukan kekurangan data. Tantangan kita adalah menghadirkan informasi yang benar, berkualitas, mudah dipahami, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, menurutnya, seluruh badan publik perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan literasi digital, serta menghadirkan informasi yang kreatif, inovatif, dan mudah diakses masyarakat.
Menutup sambutannya, Sahnam mengajak seluruh badan publik menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya kerja sekaligus gerakan moral bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya.
“Mari kita jadikan keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi sebagai gerakan moral bersama untuk memastikan setiap kebijakan berpihak kepada rakyat, setiap program tepat sasaran, dan setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka,” pungkasnya.(Edo/Red)
Post a Comment