Tak Boleh Ada yang Tertinggal, Miq Iqbal Genjot Desa Berdaya dan Penanganan Kekeringan
Menurut Gubernur, pesatnya pembangunan kawasan selatan NTB, khususnya di sekitar kawasan pariwisata Mandalika, harus mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar melalui peningkatan kesejahteraan dan perluasan kesempatan ekonomi.
"Pembangunan di kawasan selatan berkembang sangat cepat. Namun, kita tidak ingin ada masyarakat yang tertinggal. Karena itu, UMKM, Karang Taruna, dan seluruh masyarakat harus didorong untuk terlibat aktif agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan bersama," ujar Miq Iqbal.
Sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Provinsi NTB mengalokasikan hampir Rp3 miliar melalui Program Desa Berdaya Transformatif untuk sekitar 350 kepala keluarga di Desa Mangkung dan Desa Sengkol. Bantuan diberikan dalam bentuk modal usaha yang disesuaikan dengan potensi masing-masing keluarga, mulai dari sektor perdagangan, pengolahan pangan, hingga peternakan unggas.
Di Desa Mangkung, sebanyak 380 calon keluarga penerima manfaat juga memperoleh paket kebutuhan dasar berupa kasur, selimut, pakaian, beras, gula, minyak goreng, dan mi instan. Gubernur bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut meninjau langsung penyaluran bantuan kepada sejumlah warga penerima manfaat.
Kepala Desa Sengkol, Satria Wijaya Sarap, menyampaikan bahwa sepanjang 2026 desanya menerima sejumlah dukungan dari Pemerintah Provinsi NTB, antara lain bantuan CSR Bank NTB Syariah sebesar Rp100 juta untuk Masjid Raudhatul Maujud, revitalisasi Pasar Tradisional Sengkol senilai Rp400 juta, serta Rp300 juta melalui Program Desa Berdaya.
Dana Program Desa Berdaya tersebut dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha peternakan ayam petelur yang dikelola oleh 55 anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) di Dusun Bonglanda sebagai upaya menciptakan usaha produktif yang berkelanjutan.
Selain pemberdayaan ekonomi, Pemerintah Provinsi NTB juga memperkuat langkah antisipasi kekeringan yang rutin terjadi di wilayah Lombok Selatan. Bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah tengah melakukan asesmen pembangunan sumur bor di sejumlah daerah rawan kekeringan di Lombok Selatan dan Sumbawa Selatan. Sementara itu, armada mobil tangki dari Dinas Sosial, BPBD, dan Biro Umum disiagakan untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat terdampak.
Di bidang infrastruktur, pemerintah mempercepat penanganan sarana pengendali banjir bersama Balai Wilayah Sungai (BWS), termasuk perbaikan check dam, peninggian elevasi jembatan lama, dan pembangunan tanggul pengaman sungai guna mengurangi risiko banjir.
Pemerintah Provinsi NTB juga mempercepat rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dengan target sedikitnya enam unit rumah selesai diperbaiki dalam waktu satu minggu.
Untuk mendukung perkembangan kawasan Mandalika, pemerintah turut mengalokasikan anggaran bagi revitalisasi Pasar Kuta dan penguatan layanan RS Mandalika sebagai rumah sakit penunjang kawasan pariwisata.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Desa Sengkol mengusulkan peningkatan sejumlah infrastruktur desa, di antaranya perbaikan lapangan olahraga seluas satu hektare dan renovasi gedung serbaguna desa. Menjelang penyelenggaraan MotoGP Mandalika, pemerintah desa juga berharap proses rekrutmen tenaga kerja oleh ITDC dan MGPA dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat lokal yang memiliki kompetensi memperoleh kesempatan yang sama.
Melalui rangkaian kunjungan kerja tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan dilakukan melalui pendekatan terpadu yang mencakup pemberdayaan ekonomi, penyediaan air bersih, peningkatan layanan kesehatan, rehabilitasi rumah layak huni, serta pembangunan infrastruktur. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperluas manfaat pembangunan secara merata dan berkelanjutan bagi masyarakat di seluruh wilayah NTB.(NM)
Post a Comment