Percepat Pembebasan Lahan, Pemkot Bima Genjot Proyek Normalisasi Sungai Melayu

Kota Bima, Media NTB – Pemerintah Kota Bima mempercepat proses pembebasan lahan untuk mendukung pelaksanaan proyek Normalisasi Sungai Melayu yang selama ini tertunda akibat persoalan penetapan nilai ganti rugi dan negosiasi dengan warga terdampak. Proyek pengendalian banjir tersebut merupakan bagian dari kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Japan International Cooperation Agency (JICA).

Langkah percepatan itu dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, di ruang kerjanya, Selasa (4/8/2026). Rapat dihadiri Sekretaris Daerah Kota Bima, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, jajaran Dinas PUPR Kota Bima, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Normalisasi Sungai Melayu, Camat Asakota, dan Lurah Jatiwangi.

Dalam arahannya, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa proses inventarisasi lahan tidak boleh menjadi penghambat pelaksanaan proyek yang telah lama dinantikan masyarakat. Ia meminta seluruh perangkat daerah dan instansi terkait memperkuat koordinasi, khususnya dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bima, agar seluruh tahapan pembebasan lahan dapat segera dituntaskan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Inventarisasi lahan jangan menjadi kendala proyek ini. Koordinasi secara intensif dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Bima agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan," tegas Feri Sofiyan.

Menurut Pemerintah Kota Bima, pembebasan lahan merupakan tahapan krusial sebelum pekerjaan fisik normalisasi sungai dapat dilaksanakan secara optimal. Selama ini, proses tersebut masih menghadapi kendala pada penetapan nilai ganti rugi dan proses kesepakatan dengan pemilik lahan di sepanjang trase Sungai Melayu.

Proyek Normalisasi Sungai Melayu akan mencakup tiga kawasan, yakni Jatibaru, Melayu, dan Ule. Pekerjaan fisiknya meliputi pembangunan revetment atau dinding penahan tebing sungai, pemasangan parapet beton, serta pasangan batu di sejumlah titik rawan. Infrastruktur tersebut dirancang untuk memperkuat perlindungan bantaran sungai sekaligus mengurangi risiko banjir yang kerap melanda wilayah tersebut.

Pemerintah Kota Bima berharap percepatan penyelesaian pembebasan lahan dapat membuka jalan bagi dimulainya pekerjaan fisik sesuai jadwal, sehingga manfaat proyek pengendalian banjir dapat segera dirasakan masyarakat, khususnya warga yang bermukim di sepanjang aliran Sungai Melayu.(NM)