APBD 2026 Berkurang Signifikan, Wali Kota Bima Tegaskan Program Prioritas Tetap Jalan

Bima, Media NTB – Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE mengungkapkan kondisi keuangan daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Total APBD Kota Bima 2026 tercatat sekitar Rp790 miliar, turun Rp303 miliar dari APBD 2025 yang mencapai Rp1,093 triliun.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota saat Apel Gabungan yang dirangkaikan dengan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Sekretaris Daerah Kota Bima, penyerahan mobil pemadam kebakaran, serta bantuan rombong usaha bagi pelaku UMKM, di Halaman Kantor Wali Kota Bima, Senin (5/1/2026).

Wali Kota menjelaskan, total pendapatan daerah tahun 2026 sebesar Rp716 miliar atau turun Rp352 miliar dibandingkan pendapatan tahun 2025 yang mencapai Rp1,069 triliun. Di sisi lain, terjadi peningkatan signifikan pada belanja pegawai, khususnya akibat penerimaan PPPK penuh waktu dan paruh waktu tahun 2025.

“Total kebutuhan gaji PPPK penuh waktu dan paruh waktu tahun 2026 mencapai Rp142 miliar, meningkat Rp45 miliar dibandingkan tahun 2025,” ujarnya.

Menurut Wali Kota, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara lebih cermat, bijak, dan bertanggung jawab agar program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan.

Menanggapi berbagai isu yang berkembang di masyarakat, Wali Kota menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bima tetap berkomitmen menjalankan sejumlah program prioritas pada tahun 2026. Di antaranya kelanjutan pembangunan ruang rawat inap RSUD Kota Bima sebesar Rp32 miliar, pengadaan lahan pendukung proyek NUFReP Rp10 miliar, aspal jalan tersebar Rp5 miliar, serta drainase pendukung NUFReP Rp3 miliar.

Selain itu, kelanjutan penataan Lapangan Serasuba sebagai kawasan wisata religi dan budaya Rp5 miliar, program PKH Daerah Rp3 miliar, bantuan rumah layak huni Rp1,4 miliar, serta hibah lanjutan pembangunan Masjid Agung Al-Muwahidin Rp2,5 miliar tetap dialokasikan. Dukungan kegiatan MTQ, honor guru ngaji, imam, marbot, ketua RT, dan RW juga tetap diberikan.

Wali Kota berharap seluruh ASN dapat menjadi corong informasi pemerintah yang baik kepada masyarakat dengan menyampaikan kondisi keuangan daerah secara jujur dan berimbang.

“Kepada sekitar 8 ribu ASN se-Kota Bima, saya imbau agar menjadi penyampai informasi pemerintah yang baik kepada masyarakat,” pungkasnya.(NM)