Gubernur NTB: Pemerintah Siap Jadi Dirigen Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di 106 Desa

Mataram, Media NTB – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pentingnya orkestrasi dan kolaborasi terpadu antara pemerintah dan mitra pembangunan dalam menangani kemiskinan ekstrem. Pemerintah Provinsi NTB siap mengambil peran sebagai “dirigen” untuk memastikan seluruh program berjalan selaras dan tepat sasaran di 106 desa prioritas.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Iqbal saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi bersama Mitra Pembangunan Pemerintah Provinsi NTB di Mataram, Jumat (23/1/2026).

Menurut Gubernur, pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi pilar utama pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan. Saat ini, terdapat 106 desa di NTB yang masuk kategori kemiskinan ekstrem dan menjadi fokus utama penanganan.

“Target utama kita adalah menghilangkan kemiskinan ekstrem. Ini adalah fondasi paling mendasar sebelum menyelesaikan persoalan sosial lainnya,” tegasnya.

Gubernur Iqbal menyoroti panjangnya keterlibatan mitra pembangunan di NTB sejak puluhan tahun lalu. Namun, upaya pengentasan kemiskinan dinilai belum maksimal karena lemahnya koordinasi dan keterpaduan program.

“Persoalannya adalah lack of orchestration. Tidak ada yang mengorkestrasi, tidak ada dirigennya. Masing-masing berjalan sendiri,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kemiskinan merupakan akar dari berbagai persoalan sosial, termasuk pernikahan usia dini. Karena itu, penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi. Sebagai langkah konkret, Pemprov NTB mengimplementasikan program Desa Berdaya untuk menangani kemiskinan ekstrem secara menyeluruh.

Gubernur memastikan pemerintah provinsi akan menyediakan basis data yang akurat terkait kondisi dan kebutuhan desa-desa prioritas. Data tersebut menjadi acuan bagi mitra pembangunan agar program yang dijalankan selaras dan tidak tumpang tindih.

“Pemerintah provinsi tugasnya menyediakan data dan memberikan arahan. Teman-teman mitra pembangunan memainkan alat musiknya, tetapi iramanya harus sama,” jelasnya, mengibaratkan sinergi sebagai sebuah orkestra.

Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa pengurangan kemiskinan merupakan tujuan utama pembangunan daerah. Sementara sektor ketahanan pangan, pariwisata, dan sektor unggulan lainnya diposisikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tersebut.

“Tujuan utamanya nomor satu. Nomor dua dan nomor tiga itu sebetulnya tools, alat untuk mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan,” pungkasnya.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun kesepahaman dan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan mitra pembangunan untuk bekerja secara terpadu demi mewujudkan NTB bebas dari kemiskinan ekstrem.(NM)