Wagub NTB Terima Kunjungan Komisi IX DPR RI Bahas Pengawasan PMI
Dalam agenda tersebut, Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., memaparkan kebijakan pemerintah daerah terkait proses dan mekanisme pemberangkatan PMI ke berbagai negara tujuan.
“Anggota Komisi IX DPR RI dapat secara langsung mendengar berbagai persoalan yang muncul, baik dari sisi pemerintah maupun dari proses pemberangkatan PMI,” ujarnya.
Wagub juga menyampaikan bahwa Komisi IX menetapkan Kota Mataram sebagai salah satu titik fokus pengawasan PMI di wilayah NTB.
“Mataram menjadi salah satu lokasi pengawasan. Hasil diskusi dan masukan di sini akan dibawa untuk dibahas lebih lanjut di Komisi IX,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Dapil NTB II, H. Muazzim Akbar, menyoroti masih maraknya keberangkatan PMI nonprosedural dari NTB. Menurutnya, hal itu dipicu oleh lamanya proses pemberangkatan melalui jalur resmi.
“Salah satu faktor banyaknya PMI ilegal adalah proses pemberangkatan yang memakan waktu panjang, ditambah tidak aktifnya Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) NTB,” jelasnya.
Ia merinci bahwa proses administrasi calon PMI, mulai dari pendaftaran hingga penerbitan paspor, membutuhkan waktu hingga satu bulan. Ditambah dengan pengurusan visa kerja yang memerlukan waktu serupa, serta masa tunggu penempatan setelah visa diterbitkan.
“Total waktu minimal sekitar tiga bulan. Kondisi ini membuat masyarakat merasa jalur resmi terlalu panjang,” terangnya.
Selain itu, ia menilai tidak optimalnya fungsi LTSA semakin memperumit proses penempatan PMI. Padahal, jika layanan tersebut aktif, koordinasi dan kecepatan pemberangkatan dapat meningkat.
“Jika LTSA diaktifkan, proses penempatan PMI bisa lebih cepat, mudah, dan terkoordinasi,” tegasnya.
(alf/dyd)
Post a Comment