Wali Kota Bima Serukan Perang Terhadap Mafia Gas, Miras, dan Kekerasan Perempuan

Bima, Media NTB - Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bima untuk memerangi mafia gas LPG, peredaran miras ilegal, serta segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Penegasan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND) Kota Bima di Aula Parenta Kantor Wali Kota Bima, Kamis (11/12/2025).

Dalam audiensi itu, EK-LMND menyampaikan delapan tuntutan, di antaranya pengaktifan kembali Perumda, penanganan kelangkaan LPG 3 kg, evaluasi pendidikan tinggi, perlindungan PKL terdampak penertiban, percepatan perbaikan infrastruktur pinggiran kota, pencabutan izin kafe yang menjual miras, serta penghentian kekerasan terhadap perempuan.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota menyatakan masukan mahasiswa menjadi energi positif bagi pemerintah dalam melakukan perbaikan kebijakan. Namun, ia menjelaskan kondisi fiskal daerah yang tengah menghadapi penurunan signifikan akibat pemangkasan dana transfer pusat.

“Proyeksi APBD 2026 turun sekitar Rp300 miliar. Karena itu kebijakan harus terukur dan tidak bisa dilakukan sekaligus,” jelasnya.

Terkait kelangkaan LPG dan praktik curang, Wali Kota menegaskan akan bertindak tegas terhadap mafia gas dan miras, termasuk oknum pengecer dan pelaku usaha yang menyalahgunakan izin.

“Saya butuh kekuatan dari luar untuk melawan mafia gas dan mafia miras. Ini harus kita lawan bersama,” tegasnya.

Soal penertiban PKL, Wali Kota menegaskan pemerintah tidak sekadar menindak, tetapi juga memberikan solusi, di antaranya bantuan rombong dan dukungan keuangan melalui kerja sama dengan Baznas.

Sementara itu, program Kota Bima BISA (Bersih, Indah, Sehat, dan Asri) ditegaskan bukan sekadar program, melainkan gerakan moral untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat.

Pada isu kekerasan terhadap perempuan, Wali Kota menegaskan sikap tanpa toleransi.

“Tidak ada ruang bagi kekerasan terhadap perempuan. Ini soal menjaga moral, budaya, dan martabat Kota Bima,” pungkasnya.

Audiensi berlangsung dialogis dan konstruktif, dengan komitmen pemerintah untuk membuka ruang kolaborasi bersama mahasiswa dalam memperbaiki tata kelola daerah.

(nm/red)