Kunjungi Desa Danger, Gubernur NTB: Kekuatan Pembangunan Indonesia Ada pada Kerelawanan Kader Posyandu


Lombok Timur, Media NTB - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa kekuatan utama pembangunan Indonesia terletak pada semangat kerelawanan masyarakat, khususnya peran kader Posyandu yang tersebar hingga pelosok dusun. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan masyarakat di Desa Danger, Kabupaten Lombok Timur, Minggu (18/1/2026).


Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Iqbal menceritakan pengalamannya saat menerima kunjungan Menteri Pembangunan Internasional Kanada, yang secara khusus terkesan dengan sistem Posyandu di Indonesia.


“Selama 15 menit saya hanya bercerita tentang hebatnya Posyandu. Beliau kaget ketika saya sampaikan bahwa di satu provinsi saja ada sekitar 41 ribu kader Posyandu, yang artinya hampir setiap dusun memiliki kader,” tuturnya.


Menurut Gubernur, para kader Posyandu bekerja dengan dedikasi tinggi, ikhlas, dan penuh militansi. Mereka menjalankan tugas pagi, siang, hingga malam dalam mengurus kesehatan anak-anak dan ibu-ibu, meskipun di tengah keterbatasan anggaran dan fasilitas. Ia menyebut kekuatan tersebut sebagai the power of voluntarism, yakni kekuatan relawan yang menjadi ciri khas pembangunan Indonesia.


“Anggaran boleh terbatas, fasilitas boleh kurang, tetapi semangat kader Posyandu tidak pernah surut,” tegasnya.


Gubernur Iqbal juga mengapresiasi rampungnya kantor desa yang difungsikan sebagai perpustakaan. Menurutnya, langkah tersebut sangat penting dalam membangun budaya literasi masyarakat. Sebagai bentuk dukungan, ia berkomitmen menyumbangkan 100 buku untuk anak-anak serta melengkapi perpustakaan dengan fasilitas pendukung seperti tempat baca dan papan tulis.


“Kalau kita ingin mengubah masa depan, salah satu jalannya adalah melalui literasi. Membaca adalah jendela dunia,” ujarnya.


Dalam bidang pemberdayaan ekonomi, Gubernur menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak akan bermakna jika masyarakat masih berada di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NTB menyiapkan dana sebesar Rp100 juta melalui BPR NTB sebagai pinjaman tanpa bunga dan tanpa biaya administrasi bagi masyarakat Desa Danger. Dana tersebut difokuskan untuk pengembangan UMKM dan ketahanan pangan, termasuk usaha peternakan ayam.


Seluruh biaya bunga, administrasi, dan asuransi akan disubsidi, sehingga masyarakat dapat mengakses permodalan secara mudah dan adil. Program ini juga diharapkan mendukung kebutuhan pangan nasional, termasuk menyuplai program strategis Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG).


Selain itu, Gubernur Iqbal juga menyerahkan bantuan pribadi berupa 100 buku, gazebo atau berugak sebagai ruang baca, serta bantuan Rp100 juta dan 100 sak semen untuk pembangunan gedung serbaguna desa. Ia juga memberikan dukungan modal bergulir sebesar Rp30 juta bagi kader Posyandu untuk penguatan UMKM dan kemandirian ekonomi.


Dana tersebut akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan dipinjamkan secara bergantian kepada kader Posyandu melalui mekanisme pengelolaan kolektif berbasis arisan.


“Tujuannya agar kader Posyandu tidak hanya kuat secara sosial, tetapi juga mandiri secara ekonomi,” imbuhnya.



Menutup sambutannya, Gubernur NTB yang juga mantan Duta Besar Republik Indonesia itu menegaskan bahwa arah kebijakan Pemerintah Provinsi NTB selama tiga tahun terakhir difokuskan pada tiga agenda utama, yakni penurunan kemiskinan, pengembangan pariwisata berkelas dunia, dan penguatan ketahanan pangan.


“Semua OPD saya minta satu barisan. Semua program harus sejalan dengan tiga fokus besar ini,” pungkasnya.


(edo/dyd/nm)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.