Pemkab Lombok Timur Gelar Pendampingan Analisis Situasi Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2026
Ketua Tim Pendamping selaku Analis Kebijakan Madya Koordinator Substansi Kesehatan, Arifin Effendy Hutagalung, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kabupaten Lombok Timur menjadi salah satu dari lima kabupaten di Indonesia yang ditetapkan sebagai sampel nasional oleh Kementerian Dalam Negeri.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia saat ini memasuki fase bonus demografi tahun 2025, yang menjadi peluang strategis dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah pusat telah menetapkan target nasional penurunan stunting sebesar 14,2 persen pada tahun 2029.
Menurut Arifin, pengalaman percepatan penurunan stunting menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh penguatan program, tetapi juga oleh percepatan dan peningkatan kualitas data. Dalam konteks ini, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai pengarah dan pengawas dalam pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting di daerah.
Ia juga menyampaikan bahwa sebelumnya telah dilakukan pertemuan pendampingan di dua kecamatan, yakni Kecamatan Sikur dan Kecamatan Sakra, yang melibatkan OPD terkait di tingkat kecamatan, operator data, serta petugas puskesmas.
Selain itu, Kemendagri telah menerbitkan Surat Edaran pada 17 Maret sebagai dasar pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting, dengan penyederhanaan indikator dari 64 indikator menjadi 31 indikator, guna mempermudah implementasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan di daerah.
Melalui kegiatan pendampingan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Lombok Timur dapat memperkuat sinergi, meningkatkan kualitas data, serta mengakselerasi upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi dan berkelanjutan.(NM)
Post a Comment