Wagub NTB Pimpin Rapat Percepatan Pembangunan, Tekankan Penuntasan SOTK dan Sinergi Program

Mataram, Media NTB – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, memimpin rapat Tim Percepatan Pembangunan bersama Staf Ahli dan para Asisten di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Rapat tersebut menjadi langkah awal penguatan koordinasi internal pemerintahan guna mendorong percepatan pembangunan daerah.

Salah satu fokus utama yang dibahas adalah penuntasan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) agar pelaksanaan program dan kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) dapat berjalan optimal. Seiring dengan implementasi SOTK baru, Ummi Dinda—sapaan akrab Wagub NTB—menekankan pentingnya penataan tata kelola aset dan sumber daya manusia (SDM).

Selain itu, Ummi Dinda menegaskan bahwa sinergi program menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan strategis daerah, seperti kemiskinan, stunting, dan isu prioritas lainnya. Ia mendorong sinkronisasi program antar-OPD, pemerintah kabupaten/kota, serta penguatan kerja sama berkelanjutan dengan berbagai lembaga terkait agar dampak program benar-benar dirasakan masyarakat.

Dalam rangka memastikan efektivitas program tahun 2026, Ummi Dinda menilai perlu dilakukan sinergi secara cepat dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra), cascading program, serta rencana program dan kegiatan 2026 yang disusun berbasis rumpun program unggulan.

Rapat tersebut juga membahas pengenalan wilayah tugas, pola kerja sama, serta mengurai sejumlah agenda percepatan yang perlu segera dilaksanakan. Selain itu, disepakati pula pelibatan Staf Ahli dan para Asisten dalam pembahasan isu-isu strategis maupun perumusan kebijakan bersama OPD dan unit kerja lainnya, sehingga percepatan pembangunan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan kolaboratif.

Ummi Dinda menegaskan bahwa forum koordinasi seperti ini perlu dilaksanakan secara berkala sebagai ruang penguatan sinergi dan penyelarasan arah gerak seluruh elemen pemerintahan. Ia juga mendorong agar ke depan forum ini dapat diperluas dengan melibatkan perangkat daerah terkait maupun lembaga lain, sehingga kolaborasi lintas sektor dapat berjalan lebih efektif. (nm/jmy)