Ketahanan Pangan NTB Berpacu, dari Produksi, Stok hingga Konsumsi
Level aman itu didukung stok beras aman serta surplus daging, termasuk didalamnya kegiatan pengiriman 16 ribu ekor sapi keluar daerah. Peningkatan produksi Padi 16,85 persen menjadi 1.698.283 ton Gabah Kering Giling (GKG). Luas panen meningkat menjadi 322.927 hektare dengan produktivitas 52,59 kuintal/hektare, didorong optimalisasi lahan 10.574 hektare dan penggunaan benih unggul.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Eva Dewiyani mengatakan, memasuki tahun 2026, Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus melakukan penguatan untuk menggerakkan seluruh potensi daerah, baik melalui optimalisasi lahan maupun program strategis lainnya, sebagai bentuk ikhtiar NTB dalam menyelaraskan program swasembada pangan pemerintah pusat di daerah.
“NTB optimistis dapat terus menjaga tren peningkatan produksi, sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Sebagai bagian dari kontribusi daerah dalam mewujudkan cita-cita nasional menuju kebangkitan swasembada pangan Indonesia,” ujarnya.
Pada tahun 2025 kemarin, produksi mencapai 1.698.283 ton GKG (naik dari 1,45 juta ton pada 2024). Luas panen meningkat signifikan menjadi 322.927 hektare. Rinician wilayah Produksi Tertinggi (2025): Lombok Tengah: 421.941 ton GKG (Produktivitas: 53,66 kuintal/ha). Sumbawa: 398.864 ton GKG (Produktivitas: 53,37 kuintal/ha). Lombok Timur: 243.474 ton GKG (Produktivitas: 53,64 kuintal/ha). Bima: 208.018 ton GKG (Produktivitas: 48,55 kuintal/ha).
Sementara itu, kinerja Pertanian dalam Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat menjadi 131 pada awal 2026 menjadi tolok ukur kesejahteraan petani yang membaik pada 2025. Bulog NTB juga memastikan stok aman dengan serapan gabah melampaui target.
Pada sektor peternakan, NTB konsisten surplus daging dan mengirim 16 ribu ekor sapi kurban ke luar daerah. Produksi ini menempatkan NTB sebagai salah satu pilar swasembada pangan nasional yang optimistis, untuk memperkuat ketahanan pangan pada 2026.
Tantangan utama ketahanan pangan di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2026 berpusat pada alih fungsi lahan pertanian, dampak perubahan iklim, serta tingginya konsumsi beras per kapita (±103 kg/tahun). Meskipun surplus produksi beras ditargetkan berlanjut, NTB harus mengatasi ancaman berkurangnya lahan produktif dan sistem logistik, di tengah optimisme perluasan optimalisasi lahan seluas 14.000 hektare pada 2026.
Tingginya konsumsi Beras per kapita mencapai 103 kg/tahun menuntut diversifikasi pangan yang lebih gencar untuk mengurangi ketergantungan pada Beras serta sistem logistik dan distribusi pangan yang belum sepenuhnya memadai serta minimnya fasilitas cold storage untuk hasil pertanian.
Stabilitas harga pangan dengan intervensi pasar seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif di 26 titik pada 2025 lampau untuk meredam inflasi, terutama menjelang bulan Ramadhan diperlukan, mengingat lonjakan permintaan dan sistem kapital pasar serta keberlanjutan produksi dalam rangka kebutuhan untuk mempertahankan surplus produksi (sekitar 500.000 ton) di tengah risiko penurunan produktivitas jangka panjang akibat intensifikasi lahan yang tinggi. Pemerintah NTB berupaya mengatasi tantangan ini melalui penguatan optimisasi lahan, penggunaan benih unggul, optimalisasi pupuk subsidi, serta peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang ditargetkan mencapai 131 pada akhir 2026.
Selain itu, food waste dan food loss menjadi tantangan serius bagi ketahanan pangan di NTB, dengan sekitar 40 persen dari total timbunan sampah yang merupakan sisa makanan dengan mengampanyekan gerakan Stop Boros Pangan dan Selamatkan Pangan untuk mengurangi limbah, menekan emisi gas rumah kaca, serta mengatasi kerawanan pangan dan gizi. Sementara sampah makanan yang menumpuk di TPA menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang merusak lapisan ozon. Limbah ini juga merupakan bentuk pemborosan pangan di tengah tantangan pemenuhan nutrisi.
Gerakan "Stop Boros Pangan" mengajak masyarakat dan sektor pariwisata untuk bijak mengonsumsi pangan. Sektor pariwisata, sebagai penyumbang potensi food loss dan food waste yang signifikan, diajak berkolaborasi untuk mengurangi sampah makanan.
Ada pula pengurangan food waste dengan inisiatif pengelolaan sisa makanan (misal: dari Program Makan Bergizi Gratis/MBG) dilakukan melalui pemanfaatan sisa organik untuk budidaya magot guna pakan ikan, sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi yang bertujuan mendukung target SDG's 12.3 yaitu mengurangi food waste hingga 50 persen pada tahun 2030.
Dengan potensi kerugian ekonomi mencapai Rp200-250 triliun per tahun secara nasional, serta berkontribusi pada sampah organik, "Gerakan Selamatkan Pangan" dan kolaborasi sektor pariwisata untuk mengurangi limbah makanan dalam pengurangan food waste dan food loss serta kegiatan sosialisasi Stop Boros Pangan (SBP) dan gerakan selamatkan pangan, pemanfaatan sisa pangan menjadi kompos atau magot bertujuan memastikan akses dan ketersediaan pangan bergizi yang lebih baik di NTB, sekaligus mengurangi dampak lingkungan dari sampah organik.
Sektor perikanan merupakan salah satu pilar utama perekonomian dan ketahanan pangan dengan potensi perikanan tangkap dan budidaya yang produktif, berkontribusi signifikan terhadap penyediaan protein hewani dan pendapatan daerah.
Data Perikanan NTB (2024-2025) mengungkap data produksi perikanan di NTB menunjukkan hasil positif dengan realisasi mencapai lebih dari 101,6 persen pada awal 2025. Sedangkan produksi perikanan tangkap di NTB mencapai 185.518 ton per tahun serta perikanan budidaya sebagai pusat budidaya Udang terintegrasi (SIM Estate) di Moyo Utara Kabupaten Sumbawa, dengan luas area 1000 hektare untuk meningkatkan produktivitas. Kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB terus meningkat, diperkirakan naik menjadi Rp8,04 triliun pada 2025 dari Rp7,8 triliun pada 2024 dengan komoditas utama selain Udang dan Rumput Laut, sektor ini didukung oleh perikanan tangkap laut yang kuat. Sektor ini berperan vital dalam mendukung ketahanan pangan melalui beberapa aspek seperti penyedia protein hewani dari ikan segar dengan konsumsi per kapita mencapai 6,85 gram protein per hari. Sektor perikanan memastikan ketersediaan ikan yang konsisten bagi masyarakat.
Dalam pada itu, produksi yang tinggi berperan langsung dalam mengurangi kemiskinan dan kekurangan gizi. Sektor perikanan mendukung ketersediaan ikan dengan mutu baik dan harga terjangkau yang memengaruhi stabilitas ekonomi Rumah Tangga yang menyerap tenaga kerja tinggi dan menjadi sumber pendapatan nelayan dan pembudidaya. Pemerintah Provinsi NTB memfokuskan perikanan pada nilai tambah dan hilirisasi, untuk memastikan produk perikanan tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir dengan hilirisasi pengembangan pusat budidaya Udang (SIM Estate) di Sumbawa. Sedangkan potensi lahan perikanan budidaya masih bisa dioptimalkan untuk meningkatkan produksi lebih lanjut melalui revitalisasi pelabuhan perikanan, seperti Pelabuhan Soro Adu di Dompu, untuk memperkuat rantai nilai dan distribusi.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim, S.T, M.S.i mengatakan penataan kelembagaan dengan penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru dalam penguatan peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan fungsi pengawasan pemanfaatan ruang laut akan memberikan nilai tambah.
"Fokus peningkatan nilai tambah melalui penguatan budidaya perikanan, pengembangan industri pengolahan, serta penciptaan iklim investasi berbasis kepastian regulasi," tuturnya.
NTB yang merupakan provinsi kepulauan dengan wilayah daratan selebar 1,96 juta hektare dan wilayah lautan seluas 2,79 juta hektare yang terdiri Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa beserta 401 pulau-pulau kecil di sekitarnya memiliki potensi produksi perikanan tangkap di NTB mencapai 200 ribu ton setiap tahun dengan hasil ikan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti Tuna, Cakalang, Tongkol, Cumi, maupun Udang. Pada tahun 2025, sektor kelautan dan perikanan merealisasikan produksi perikanan mencapai lebih dari 101,6 persen.
Pemerintah NTB saat ini tengah berupaya mempercepat program hilirisasi terhadap lima komoditi kelautan, yakni Garam, Rumput Laut, Udang Vanamei, Tuna, dan Cakalang sebagai langkah strategis mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, data sektor peternakan di NTB, khususnya Sapi Potong (sentra di Sumbawa & Bima: >300 ribu ekor/2024) menjadi pilar utama ketahanan pangan lokal dan nasional yang didukung produksi Jagung dan Rumput Laut) yang memanfaatkan potensi Jagung Lokal sebagai pakan, sehingga mengurangi ketergantungan pasokan luar daerah.
Selain Sapi, NTB memiliki potensi Kambing yang cukup merata, terutama di Kabupaten Bima (populasi tertinggi), Lombok Timur, dan Lombok Tengah serta sentra industri peternakan Ayam dengan nilai investasi nyaris mencapai Rp 20 triliun. Pada ranah Pertanian, Ketahanan Pangan, Peternakan, Perikanan, dan Kelautan, NTB berpacu dan optimis meningkat progresif dari tahun ke tahun.
(jmy/dyd/nm)
Post a Comment