Respons Banjir di Desa Mataiyang, Wakil Bupati Sumbawa Barat Pastikan Penanganan Cepat dan Tepat


Brang Ene, Media NTB - Wakil Bupati Sumbawa Barat, Hj. Hanipah, S.Pt., M.M.Inov., meninjau langsung lokasi terdampak banjir di Desa Mataiyang, Kecamatan Brang Ene pada Rabu, 25 Februari 2026. Peninjauan dipusatkan di SD SMP Mataiyang yang menjadi salah satu titik terdampak cukup parah akibat luapan sungai setelah hujan lebat mengguyur sebagian besar wilayah Kabupaten Sumbawa Barat pada Selasa, 24 Februari 2026, kemarin.


Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Khusnarti, S.Pd., M.M.Inov.; Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Syahril, S.T.; Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman; Kepala Dinas Sosial; Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; serta Danramil 1628-01/Taliwang. Kehadiran jajaran pemerintah daerah ini menjadi bukti komitmen bersama dalam memastikan penanganan bencana dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.


Akibat intensitas hujan yang tinggi, SD SMP Mataiyang sempat tergenang banjir selama lebih dari satu jam. Dampaknya, tembok pagar keliling sekolah mengalami kerusakan parah, atap ruang kelas rusak akibat angin kencang, serta jembatan penghubung menuju ruang kelas ambruk. Kondisi tersebut memaksa pihak sekolah untuk meliburkan sementara kegiatan belajar mengajar demi keselamatan siswa dan tenaga pendidik.


Sekretaris Desa Mataiyang, Syahabuddin, A.Md., dalam laporannya menyampaikan sejumlah kerusakan infrastruktur, di antaranya saluran irigasi tersier sekitar 150 meter rusak, gronjong yang sebelumnya pernah dibangun oleh pemerintah daerah rusak parah sekitar 100 meter, gronjong yang pernah dibangun pemerintah desa sekitar 100 meter ambruk, tembok sekolah SD sepanjang kurang lebih 120 meter dan SMP sekitar 70 meter yang rusak, jembatan sekolah sepanjang 8 meter ambruk, dan jalan tani Lang Banar putus total sekitar 80 meter akibat banjir, serta jalan tani Lang Semempo sepanjang 80 meter yang rusak karena longsor.


Selain kerusakan fisik, Desa Mataiyang juga menghadapi kekurangan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Saat ini belum tersedia perawat, ruang belajar SD masih terbatas, serta terjadi kekurangan guru SD (guru agama dan guru kelas), guru SMP (matematika dan bahasa Indonesia), dan guru PAUD Holistik Integratif (HI) yang dikelola yayasan dengan status swasta. Pemerintah desa berharap dapat memberdayakan masyarakat setempat yang merupakan lulusan sarjana untuk membantu mengisi kekurangan tenaga guru tersebut. Di samping itu, hingga kini Desa Mataiyang juga belum memiliki satuan pendidikan jenjang Taman Kanak-kanak (TK).


Menanggapi hal tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Khusnarti, S.Pd., M.M.Inov. menjelaskan bahwa pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) tidak dapat dilakukan baik oleh desa maupun pemerintah daerah karena terbentur regulasi. Sebagai solusi yang lebih aman dan sesuai regulasi, pemerintah daerah mendorong agar status lembaga pendidikan yang dibutuhkan dapat dinegerikan sehingga penempatan guru negeri dapat dilakukan melalui Surat Keputusan Bupati. Langkah ini dinilai sebagai solusi jangka panjang yang lebih kuat secara aturan dan berkelanjutan.


Wakil Bupati Sumbawa Barat, Hj. Hanipah, S.Pt., M.M.Inov. mendengarkan langsung laporan serta mencatat berbagai kebutuhan mendesak pemerintah Desa Mataiyang. Hajah Hanipah, sapaan akrab Wakil Bupati Sumbawa Barat secara tegas meminta bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera mengakomodasi kebutuhan sekolah secara cepat dan akurat. Selain itu, dinas teknis terkait juga diminta bergerak segera melakukan perbaikan infrastruktur yang rusak agar aktivitas masyarakat, termasuk akses pendidikan dan pertanian, dapat kembali normal secepatnya.


Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat terus berkoordinasi lintas sektor untuk mempercepat pemulihan pascabencana. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem serta segera melaporkan kondisi darurat kepada aparat setempat agar dapat ditangani secara cepat dan tepat. Penanganan yang cepat, terukur, dan berfokus pada keamanan masyarakat menjadi prioritas utama demi memastikan keselamatan, keberlangsungan pendidikan, dan pemulihan infrastruktur berjalan optimal.(NM)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.